Software Ilegal Bisa Membahayakan Data Konsumen Indonesia

Mengedukasi para pemimpin bisnis tentang risiko keamanan yang berkaitan dengan software ilegal itu penting; begitu juga penegakan komprehensif undang-undang hak cipta software Indonesia di antara perusahaan.

Saat ini, lebih dari 80 persen perusahaan di Indonesia menggunakan software ilegal, yang menempatkan data masyarakat dalam risiko tinggi yang menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam pertahanan keamanan siber Indonesia. Menurut industri software, solusinya adalah menguatkan penegakan hukum Indonesia untuk memastikan bahwa perusahaan berhenti menggunakan software ilegal dalam operasi bisnis mereka.

BSA | The Software Alliance telah menyelenggarakan kampanye pendidikan perusahaan di Indonesia untuk membantu para pemimpin bisnis memahami pentingnya menggunakan software yang legal. BSA juga membantu pemimpin bisnis memahami risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan software illegal yang mana termasuk menempatkan data warga negara Indonesia dalam risiko. Tetapi, terlalu sedikit perusahaan yang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melegalkan software yang mereka gunakan. Perusahaan juga tidak bersedia melakukan investasi yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang hak cipta software Indonesia.

“Pemerintah Indonesia dapat melindungi masyarakat dengan membuat perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi data konsumen dengan benar,” kata Direktur Senior BSA, Tarun Sawney. “Perusahaan yang menggunakan software ilegal dapat membahayakan pelanggan, karyawan, dan warga Indonesia lainnya. Masalah penggunaan software ilegal oleh perusahaan harus ditanggapi dengan serius. Hanya pemerintah Indonesia yang bisa menyelesaikan masalah ini karena terlalu banyak perusahaan tidak mau atau tidak bisa mematuhi peraturan.

Di wilayah ASEAN lainnya, pemerintah menindak perusahaan yang menggunakan software ilegal dan sebagai hasilnya data warga mereka lebih aman di beberapa tahun terakhir ini. Di Vietnam, Thailand, dan Filipina, persentase perusahaan yang menggunakan software asli naik dan tren pengunaan software ilegal telah menurun.

Menurut BSA Global Survey, Indonesia tetap diatas 80 persen, Vietnam jatuh ke 74 person, tingkat Thailand adalah 66 persen dan tingkat Filipina adlaah 64 persen.

Menurut BSA, solusi untuk tingginya tingkat penggunaan software ilegal di Indonesia di kalangan perusahaan adalah penegakan hukum yang semakin intensif oleh pihak berwenang.

“Akankah perusahaan mengatasi masalah ini sendiri?” Tanya Pak Sawney. “Sejauh ini mereka belum dan mungkin tidak akan. Kami ingin berpikir bahwa perusahaan Indonesia akan mengambil jalan yang bertanggung jawab untuk mengelola aset software legal mereka

tetapi kenyataannya adalah sudah terlalu banyak orang mengambil jalan pintas dengan menggunakan software ilegal. Untuk melakukan perubahan, pemerintah perlu memaksa perusahaan untuk mematuhi hukum Indonesia. Pemimpin perusahaan tidak akan melakukan hal ini secara sukarela saja. “

Untuk mengatasi masalah ini, BSA menyarankan pendekatan tiga bagian berikut di tahun ini.

Pertama, BSA menyarankan agar pemerintah memperluas upayanya untuk mendidik komunitas bisnis tentang persyaratan hukum mereka untuk menggunakan software legal. “Awal tahun ini, pemerintah Indonesia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya perusahaan di Indonesia untuk menggunakan software legal. Dan ketika saya mengatakan perusahaan, saya mengacu pada perusahaan multinasional, dan perusahaan besar Indonesia. Tetapi kami membutuhkan pesan ini untuk membuat dampak yang lebih besar karena kami tahu bahwa tidak banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan hal yang benar.”

Kedua, BSA menyarankan agar pemerintah memberlakukan kampanye intensifikasi penegakan hukum untuk secara aktif memastikan perusahaan di Indonesia mematuhi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014. Pejabat penegak hukum di negara-negara ASEAN lainnya secara rutin menyelidiki dan mengaudit perusahaan lokal dan asing yang memiliki bukti penggunaan software ilegal. Di beberapa negara ASEAN, tindakan polisi ini terjadi setiap minggu, yang dengan cepat mengurangi penggunaan software ilegal dan mengirim pesan kepada para pemimpin perusahaan lainnya yang melanggar hukum.

Ketiga, BSA menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. BSA mencatat bahwa satu atau dua kampanye saja tidak cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Sebagai gantinya, harus ada upaya konsisten untuk mengubah cara perusahaan di Indonesia memandang perlunya mematuhi undang-undang hak cipta software di Indonesia.

Masyarakat akan terkena dampaknya jika perusahaan melanggar hukum

Beberapa perusahaan dengan sengaja menggunakan software ilegal untuk menghindari investasi dalam aset teknologi informasi yang sah. Dan beberapa perusahaan tidak mengikuti protokol teknologi informasi, dan akibatnya secara tidak sengaja menggunakan software ilegal.

Tetapi apakah perusahaan di Indonesia menggunakan software ilegal secara sengaja atau tidak, masyarakat akan terkena dampaknya, kata Pak Sawney, karena tingginya korelasi antara penggunaan software tanpa izin dan keberadaan malware di komputer, yang memungkinkan peretas dapat mengkases dengan mudah ke data pribadi karyawan dan pelanggan.

Namun, BSA percaya bahwa pemerintah Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan positif yang berkesinambungan.

“Pemerintah Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk menghadapi tantangan besar dan menciptakan ide-ide yang berani,” kata Pak Sawney, merujuk pada berita terbaru tentang memindahkan ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur. “BSA akan menyambut baik kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah secara berani untuk melindungi masyarakat Indonesia dari perusahaan yang tidak mengelola software mereka dengan cara yang aman atau legal.”

Untuk para pemimpin bisnis dan pemegang saham yang ingin mengambil langkah lebih baik, BSA mendorong perusahaan untuk melakukan audit rutin terhadap software yang diinstal baik secara internal maupun dengan bantuan ahli luar.

Bagikan Berita :